TRENGGALEK, bioztv.id – Panggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, Komisi 3 DPRD Trenggalek dorong terwujudnya sinkronisasi rencana operasional pelabuhan Prigi. Pasalnya, pengelolaan pelabuhan tersebut merupakan wewenang Pemerintah Provinsi. Namun, Pemkab Trenggalek harus menyinkronkan pengelolaan agar lebih maksimal.
Sejumlah OPD yang dipanggil Komisi 3 DPRD Trenggalek kali ini adalah Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan PKPLH. Komisi 3 meminta agar antar OPD bisa lakukan sinkronisasi sebelum Pelabuhan perintis yang ada di Kecamatan Watulimo resmi beroprasi. Paslanya, seiring konektivitas infrastruktur jalur lintas selatan (JLS) dan Bandara Kediri, Komisi 3 Optimis keberadaan pelabuhan Prigi mampu menjadi pengungkit ekonomi di kawasan pesisir selatan dan sekitarnya.
Ketua Komisi 3 DPRD Trenggalek, Pranoto menyampaikan, ada banyak faktir yang mempengaruhi agar pelabuhan prigi bisa segera beroprasi. Sehingga perlua danya sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah pusat. Terkait hal ini, Komisi 3 mendorong agar OPD teknis maupun Pemerintah daerah lebih aktif jalin sinkronisasi dengan jajaran pemerintah yang lebih tinggi.
Pranoto juga menambahkan, Konektivitas infrastruktur seperti halnya JLS hingga Pelabuhan Prigi yang ada di Kecamatan Watulimo ini diyakini akan memunculkan spot spot perekonomian baru di kawasan pesisir selatan. Setelah pelabuhan Prigi ini resmi beroprasi, nantunya masyarakat akan semakin dimudahkan dalam hal transportasi, khusunya transportasi laut menjuju luar daerah maupun luar pulau. Contohnya, akan mempermudah pengangkutan hasil pertanian dalam jumlah besar, produk UMKM dan lain sebagainya.
Views: 64
