TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah pusat menghentikan alokasi anggaran untuk kader POK BOKKB dan memicu kekhawatiran di Kabupaten Trenggalek. Akibat kebijakan itu, sebanyak 971 kader yang menjadi ujung tombak Kampung KB menghadapi ketidakpastian insentif pada tahun anggaran 2026.
Isu ini mencuat dalam rapat Komisi IV DPRD Trenggalek saat para anggota dewan mengevaluasi progres pelaksanaan APBD 2026 bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB).
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan pihaknya memberi perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Ia menilai pembahasan anggaran menyangkut langsung hak masyarakat dan efektivitas program daerah.
“Agenda hari ini sangat penting. Kami ingin memastikan progres pelaksanaan APBD 2026 berjalan baik, sebab rakyat sedang menunggu manfaat dari setiap rupiah yang ada di APBD,” tegas Sukarodin.
Dana Rp448 Juta Hilang, Daerah Belum Mampu Menutup
Sukarodin menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah pusat mengalokasikan Rp448 juta untuk membiayai operasional kader POK BOKKB. Namun pada 2026, pusat tidak lagi menganggarkan dana tersebut.
Padahal, para kader menjalankan tugas strategis. Mereka turun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi program Keluarga Berencana (KB), mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, serta membina Kampung KB di tingkat desa.
“Tahun ini pusat tidak lagi menganggarkan dana tersebut. Sementara kita memiliki 971 kader. Kondisi ini tentu menjadi perhatian yang sangat serius,” jelas Sukarodin.
Ia juga mengakui APBD Kabupaten Trenggalek belum mampu menutup kekurangan itu karena keterbatasan fiskal.
“Kemampuan APBD kita belum sanggup menjangkau pembiayaan itu untuk saat ini. Namun, kami berharap ke depan ada jalan keluar yang bisa kita pikirkan bersama,” tambahnya.
Program Kampung KB Terancam Melemah
Penghentian insentif tersebut berpotensi melemahkan keberlanjutan program pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga di tingkat desa. Selama ini, kader POK BOKKB aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan langsung kepada masyarakat.
Jika pemerintah daerah tidak segera menemukan solusi pembiayaan, aktivitas Kampung KB—terutama di wilayah pedesaan—bisa melemah bahkan terhenti.(CIA)
Views: 35
