JAKARTA, bioztv.id – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, melontarkan kritik tajam terhadap strategi pariwisata nasional yang ia nilai masih meleset sasaran. Novita menegaskan bahwa pemerintah terlalu fokus menghamburkan anggaran promosi dan iklan ke luar negeri, namun mengabaikan persoalan paling mendasar, yakni ketidaksiapan infrastruktur destinasi wisata.
Novita menyampaikan kritik keras tersebut dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/1/2026). Ia mendesak pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur dasar sebagai strategi inti (core strategy) pengembangan pariwisata nasional.
Promosi Gencar Tanpa Kesiapan Destinasi Hanya Janji Palsu
Novita menyoroti ketimpangan nyata antara masifnya promosi pariwisata dan kondisi riil di lapangan. Ia mempertanyakan kesiapan fasilitas pendukung ketika wisatawan benar-benar datang ke destinasi yang pemerintah promosikan.
“Promosi kita memang sangat gencar hingga ke mancanegara. Tapi apakah infrastrukturnya siap menerima lonjakan wisatawan? Jawabannya belum,” tegas Novita.
Legislator PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Timur VII itu menilai promosi tanpa dukungan akses jalan memadai, sanitasi layak, dan tata ruang jelas hanya akan mengecewakan wisatawan.
“Promosi tanpa infrastruktur itu sama dengan menjual janji manis. Kita sibuk mengundang tamu, tapi lupa menyiapkan rumahnya,” ujarnya lugas.
Dorong Alihkan Anggaran Promo ke Akses dan Transportasi
Novita mendorong Kementerian Pariwisata mengalihkan sebagian anggaran promosi untuk memperkuat fondasi fisik destinasi wisata. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan akses jalan, konektivitas antarwilayah, serta integrasi transportasi publik.
Ia juga menyentil kebijakan Kemenpar yang dinilainya terlalu sibuk menggarap proyek event temporer, alih-alih membangun sistem pariwisata berkelanjutan dalam jangka panjang.
Tata Ruang Lemah Picu Overtourism dan Kerusakan Lingkungan
Selain infrastruktur, Novita menyoroti lemahnya penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pengembangan pariwisata. Kondisi ini, menurutnya, memicu penumpukan wisatawan di satu lokasi (overtourism) dan meninggalkan banyak daerah potensial tanpa sentuhan pembangunan.
“Ketika pemerintah mengabaikan tata ruang, eksploitasi alam berlebihan di satu titik tidak terhindarkan, sementara daerah lain justru mati suri,” tegasnya.
Novita juga mengkritik lemahnya koordinasi lintas kementerian. Ia menegaskan sektor pariwisata tidak bisa berdiri sendiri tanpa sinergi dengan Kementerian PUPR, Perhubungan, hingga KLHK.
Sindir Negara Gurun Lebih Serius Lindungi Alam
Dalam isu lingkungan, Novita menilai pemerintah masih bersikap reaktif dan baru bertindak setelah bencana terjadi di kawasan wisata.
“Ironisnya, negara-negara gurun justru lebih serius menjaga lingkungannya dibanding kita yang kaya alam. Kita sering baru bergerak setelah kerusakan terjadi,” sindirnya tajam.
Menuju Global Hub Tourism yang Bermartabat
Sebagai jalan keluar, Novita mendorong Kemenpar menyusun grand design pariwisata nasional berbasis zonasi ekologis. Ia optimistis Indonesia mampu menjadi global hub tourism jika pembangunan pariwisata berjalan terarah dan berkelanjutan, baik di sektor wisata alam, budaya, maupun bisnis.
“Pariwisata berkelanjutan bukan sekadar jargon. Kita harus membangun dengan visi jangka panjang. Kalau fondasinya kuat dan destinasinya nyaman, branding akan datang dengan sendirinya,” pungkasnya.(CIA)
Views: 31
