TRENGGALEK, bioztv.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Trenggalek menghentikan penggunaan stiker sebagai penanda keluarga prasejahtera. Pemerintah daerah kini mengalihkan strategi pengawasan bantuan sosial (bansos) dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Dinsos menilai, stiker penanda keluarga miskin tidak lagi mampu mengikuti dinamika ekonomi masyarakat yang berubah sangat cepat.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Trenggalek, Soelung Prasetyo Raharjeng Sidjoe, menjelaskan bahwa status kesejahteraan warga dapat berubah dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam hitungan bulan. Kondisi tersebut membuat penanda fisik seperti stiker sering kehilangan akurasi.
“Kami menilai penempelan stiker sudah tidak efektif lagi. Perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat terjadi sangat cepat,” ujar Soelung.
Perubahan Data Cepat, Stiker Jadi Usang
Soelung memaparkan bahwa berbagai faktor memengaruhi naik-turunnya kondisi sosial ekonomi warga. Peningkatan pendapatan keluarga, hasil pemutakhiran data melalui Musyawarah Desa (Musdes), hingga faktor alamiah seperti warga yang meninggal dunia langsung mengubah status penerima bansos.
“Hari ini kami bisa saja menempelkan stiker, tetapi bulan depan setelah Musdes, statusnya sudah berubah. Bahkan bisa jadi warga yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Situasi ini membuat stiker tidak relevan di lapangan,” jelasnya.
Jika pemerintah tetap memaksakan penggunaan stiker, potensi masalah sosial justru akan muncul, mulai dari kecemburuan antarwarga hingga penyaluran bansos yang keliru karena mengacu pada data yang sudah kedaluwarsa.
Anggaran Dialihkan untuk Intervensi Langsung
Selain persoalan akurasi, Dinsos Trenggalek juga mempertimbangkan efisiensi anggaran. Pengadaan stiker dalam jumlah besar menyerap biaya yang cukup signifikan, sementara kebutuhan intervensi sosial langsung di masyarakat jauh lebih mendesak.
“Kami harus bijak mengelola anggaran. Biaya pengadaan stiker cukup besar, sementara anggaran daerah terbatas dan harus kami prioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak,” kata Soelung.
Pemerintah Andalkan Kepekaan Sosial Warga
Sebagai langkah pengganti, Dinsos Trenggalek mengajak warga berperan aktif mengawasi kondisi sosial di lingkungan masing-masing. Pemerintah menilai, kontrol sosial dari masyarakat jauh lebih efektif, fleksibel, dan responsif dibandingkan penanda fisik di rumah warga.
“Kunci keberhasilan penyaluran bansos adalah kesadaran kolektif. Kami berharap masyarakat saling peduli, mengingatkan, dan mengawasi,” tambahnya.
Soelung mendorong warga untuk tidak ragu melapor apabila menemukan tetangga yang layak menerima bantuan tetapi belum tercatat dalam data penerima. Warga dapat menyampaikan laporan tersebut kepada pemerintah desa untuk dibahas dalam forum Musdes.
“Kalau ada warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tetapi belum masuk data, silakan lapor ke desa. Manfaatkan forum Musdes. Mari kita mutakhirkan data bersama agar bansos benar-benar sampai kepada yang berhak,” pungkas Soelung.
Langkah ini menandai perubahan pendekatan Dinsos Trenggalek dalam mengelola bantuan sosial—dari kebijakan simbolik menuju pengawasan sosial berbasis partisipasi warga yang lebih adaptif, transparan, dan berkelanjutan.(CIA)
Views: 38
