TRENGGALEK, bioztv.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek kembali menuai sorotan publik. Kali ini, wali murid SDN 1 Sukorame, Kecamatan Gandusari, menyampaikan keluhan karena dapur penyedia MBG memberikan menu makan siang yang tidak layak konsumsi selama tiga hari berturut-turut, mulai 13 hingga 15 Oktober 2025. Menurut mereka, makanan berbau tidak sedap, porsinya kecil, dan daging ayamnya keras.
Salah satu wali murid yang enggan disebut namanya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas makanan yang anaknya terima.
“Menunya gak enak dimakan, lauk ayamnya kecil banget, keras, dan baunya gak sedap. Kalau kami bandingkan dengan dapur SPPG lain, jauh banget bedanya,” ujarnya kepada tim redaksi bioztv.id.
Wali murid tersebut menilai pemerintah dan Satgas MBG harus lebih memperhatikan kualitas makanan. Ia khawatir program pemenuhan gizi anak justru kehilangan manfaat jika Satgas tidak mengawasi pelaksanaannya secara ketat.
Satgas MBG Tegaskan Kewenangan Beri Sanksi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Trenggalek sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Saeroni, menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi wajib menyediakan saluran pengaduan.
“Setiap SPPG wajib membuka saluran pengaduan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah mengatur hal ini lewat surat edaran Bupati. Kami akan menindaklanjuti semua keluhan dengan monitoring dan evaluasi,” tegas Saeroni.
Ia menambahkan, Satgas bisa memberi sanksi kepada penyedia yang terbukti melanggar aturan.
“Kalau penyedia melanggar ketentuan, kami akan mengusulkan kepada BGN agar SPPG tersebut kami hentikan sementara atau bahkan secara permanen,” ujarnya.
Desakan Evaluasi Dapur Penyedia Meningkat
Program MBG bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa. Namun, sejumlah dapur penyedia belum memberikan kualitas yang konsisten. Wali murid SDN 1 Sukorame bahkan membandingkan menu dari dapur mereka dengan dapur lain yang menurutnya lebih layak dan enak.
Kondisi ini mendorong masyarakat mendesak Satgas memperketat pengawasan dan memberi sanksi tegas kepada penyedia yang lalai.
“Kalau menu tidak layak, anak-anak yang dirugikan. Mereka berhak dapat makanan bergizi, bukan sekadar kenyang,” ujar wali murid tersebut.
Keluhan ini menjadi sinyal kuat bagi Satgas dan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengawasan. Masyarakat berharap saluran pengaduan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mereka gunakan untuk menindak penyedia nakal.
“Melalui saluran itu, kami akan menampung semua keluhan. Kalau terbukti melanggar, kami langsung tindak,” tegas Saeroni.(CIA)
Views: 630
