TRENGGALEK, bioztv.id – Krisis minimnya pendaftar di sejumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Trenggalek kini tak bisa lagi kita pandang sebagai masalah biasa. Persoalan ini bukan sekadar tentang penurunan jumlah anak usia sekolah, melainkan justru mengungkap banyaknya ketimpangan dan kekeliruan dalam tata kelola pendidikan dasar di daerah.
Ketua Dewan Pendidikan Trenggalek, Haris Yudhianto, menyebut tiga faktor utama menjadi akar persoalan hingga banyak SD Negeri di Trenggalek sepi peminat: kesenjangan geografis dan ekonomi, ketimpangan kualitas guru dan fasilitas, serta sistem penerimaan siswa yang belum berpihak pada pemerataan layanan pendidikan.
“Permasalahan ini tidak berdiri sendiri. Ada tiga hal yang harus kita benahi bersama. Kalau tidak, ya begini terus hasilnya,” ungkap Haris.
Pembangunan Sekolah Asal-asalan dan Lokasi Tidak Strategis Jadi Penyebab
Menurut Haris, sejak awal kebijakan pembangunan sekolah di Trenggalek sering keliru. Banyak sekolah dibangun tanpa perencanaan demografi yang matang. Ada sekolah yang letaknya berdekatan, sementara di sisi lain terdapat kawasan padat penduduk tanpa fasilitas pendidikan memadai.
“Banyak sekolah yang tidak perlu dibangun tetap dipaksakan berdiri. Ada juga sekolah yang letaknya tidak strategis, jauh dari pusat pemukiman. Akhirnya, masyarakat enggan menyekolahkan anaknya di situ,” tegasnya.
Kesenjangan Kualitas Guru dan Fasilitas, Sekolah Favorit Makin Dominan
Selain masalah lokasi, ketimpangan mutu pendidikan juga menjadi masalah klasik. Sekolah–sekolah favorit terus menerima fasilitas dan guru berkualitas, sementara sekolah kecil di pinggiran dibiarkan seadanya.
“Kalau kualitas guru dan fasilitas tidak merata, orang tua tentu memilih sekolah yang bagus, meskipun harus membayar lebih di sekolah swasta. Jika pilihannya cuma sekolah negeri dengan kualitas rendah, ya pasti dihindari,” tambah Haris.
Sistem Zonasi dan Pendaftaran Online Dinilai Belum Adil
Haris juga menyoroti sistem zonasi dan pendaftaran daring yang ia nilai belum sepenuhnya berpihak pada pemerataan akses pendidikan. Ia menyebut celah di sistem ini sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk tetap masuk ke sekolah favorit, meskipun jaraknya jauh.
“Zonasi itu masih akal-akalan. Anak dari jauh bisa saja masuk sekolah favorit, sementara anak dari keluarga kurang mampu yang tinggal di dekat sekolah tetap kalah karena tidak paham sistem online atau kalah cepat,” katanya.
Regrouping Sekolah: Solusi atau Masalah Baru?
Dewan Pendidikan Trenggalek mendorong pemerintah daerah segera menyusun peta kebutuhan sekolah berbasis data demografi terbaru, merevisi sistem zonasi, hingga memastikan pemerataan guru dan fasilitas. Tanpa itu, Haris khawatir sekolah negeri di Trenggalek akan semakin ditinggalkan.
Terkait wacana regrouping atau penggabungan sekolah, Haris menilai langkah ini memang bisa menjadi solusi jangka pendek. Namun, tanpa perbaikan kualitas SDM guru dan fasilitas sekolah, kebijakan itu hanya akan menambah beban anggaran tanpa menyelesaikan akar masalah.
“Regrouping itu bisa jalan kalau dibarengi perbaikan tiga hal tadi. Kalau tidak, ya hanya buang-buang anggaran. Dan akhirnya tetap saja anak-anak cari sekolah swasta,” pungkasnya.(CIA)
Views: 85
