TRENGGALEK, bioztv.id – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek 2025-2029 terus menjadi sorotan. Di tengah target ambisius yang pemerintah daerah pasang, sejumlah persoalan krusial dinilai masih luput dari perhatian serius.
Minimnya anggaran bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) pada tahun sebelumnya turut menjadi sorotan Pansus. Kerusakan infrastruktur yang makin meluas, hingga belum adanya kejelasan terkait perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), juga tak luput dari pembahasan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Trenggalek, Sukarodin, menyebut bahwa proses pembahasan masih berada di tahap awal. Saat ini pihaknya masih memetakan kondisi riil Trenggalek sebagai pijakan awal sebelum menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Kita ini masih membahas bab dua. Artinya, kita sedang bicara posisi kita sekarang di mana, baru setelah itu kita tentukan ke depan mau dibawa ke mana dan bagaimana caranya,” jelas Sukarodin.
Dari sejumlah isu yang muncul, perhatian paling krusial adalah soal layanan untuk ABK. Sukarodin menilai selama lima tahun terakhir, alokasi anggaran untuk ABK sangat minim, baik dari sisi tenaga pendamping maupun sarana pendukung pendidikan inklusif.
“Kalau melihat datanya sejak 2020 sampai 2024, anggarannya kecil sekali. RPJMD ini harus kita dorong agar ada keberpihakan yang jelas untuk ABK, utamanya soal guru pendamping dan fasilitas pendukung di sekolah-sekolah,” tegasnya.
Selain itu, kondisi infrastruktur di Trenggalek juga dinilai memprihatinkan. Banyak ruas jalan rusak parah dan belum tersentuh perbaikan. Sukarodin mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak lepas tangan, dan benar-benar menyusun prioritas pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Kalau soal infrastruktur, kondisi kita jelas banyak yang rusak. Maka, RPJMD ini harus memuat langkah konkret, bukan hanya formalitas administrasi,” lanjutnya.
Yang tak kalah penting, Sukarodin juga menyoroti belum adanya kejelasan soal revisi RTRW, padahal dokumen ini wajib sinkron dengan RPJMD. Namun, pada pembahasan saat ini memang belum sampai menyentuh ke RTRW.
“Kita memang belum masuk ke situ karena masih di bab dua. Tapi nanti setelah masuk bab tiga dan empat, soal arah pembangunan dan cara mencapainya, RTRW ini wajib dibahas. Tanpa itu, perencanaan kita bisa mengambang,” tegasnya.
Ia memastikan, pembahasan RPJMD ditargetkan rampung 9 Juli 2025, mundur dari jadwal semula 1 Juli. Penyesuaian ini terjadi karena menunggu finalisasi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang saling berkaitan.
“Karena RPJMD ini harus sesuai dengan SOTK baru. Kalau perombakan SOTK belum selesai, tapi RPJMD dipaksakan, tentu tidak nyambung,” tambah Sukarodin.
Dari hasil pembahasan sementara, tiga sektor masih menjadi kebutuhan utama masyarakat Trenggalek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sukarodin menyebut, ketiganya akan menjadi perhatian serius dalam RPJMD. Namun, pihaknya tetap akan menguji keberanian target yang ditetapkan, apakah realistis atau sekadar aman-aman saja.
“Nanti kita cek, targetnya berani atau biasa-biasa saja. Target dari 2025 sampai 2029 ini harus jelas, jangan cuma sekadar formalitas di atas kertas,” pungkasnya.(CIA)
Views: 6
