TRENGGALEK, bioztv.id – Kekosongan sejumlah jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Trenggalek ternyata memiliki alasan tersendiri. Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin, mengungkapkan bahwa kondisi ini dapat menjadi strategi untuk efisiensi anggaran.
Menurut Mas Ipin, saat posisi kepala OPD kosong, sekretaris dinas bisa saja ditunjuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Meskipun berstatus Plt, beban kerja yang diemban setara dengan kepala OPD, namun hak keuangan yang diterima masih setara sekretaris.
“Ini menguntungkan, kita bisa membayar gaji seorang sekretaris tetapi mendapatkan kinerja kepala OPD. Ini bisa menjadi strategi efisiensi,” kata Mas Ipin.
Mas Ipin juga menilai bahwa terkadang, setelah dilantik menjadi pejabat definitif, kinerja seseorang justru menurun.
“Kalau masih Plt, mereka masih membutuhkan jabatan, jadi akan berlomba-lomba untuk bekerja dengan baik,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini menunjukkan cara berpikir yang lebih fleksibel dan kreatif dalam menghadapi keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah saat ini dituntut lebih cermat dalam mengelola belanja pegawai dan operasional.
“Kita harus berpikir out of the box. Tidak semua posisi harus segera diisi definitif jika situasinya belum mendesak. Kita juga bisa sambil mengevaluasi kinerja,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek, setidaknya ada sembilan posisi eselon dua yang belum memiliki pejabat definitif, yaitu:
- Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA)
- Inspektur
- Kepala Dinas Perhubungan
- Kepala BKD
- Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
- Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
- Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Dari semua jabatan tersebut, posisi Kepala Dinsos PPPA menjadi yang paling lama kosong, yakni sejak rotasi jabatan pada tahun 2022. Kekosongan jabatan lainnya umumnya disebabkan oleh pensiun atau meninggalnya pejabat sebelumnya.
Mas Ipin memastikan bahwa Pemkab akan tetap mengisi posisi-posisi tersebut secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi anggaran daerah. Saat ini, fokus utama pemerintah daerah adalah menjaga stabilitas pelayanan publik sambil memastikan efektivitas penggunaan APBD.
“Pelayanan harus tetap berjalan optimal. Siapa pun yang ditunjuk menjadi Plt, harus tetap bekerja maksimal,” pungkas Mas Ipin. (CIA)
Views: 86
