TRENGGALEK, bioztv.id – Beban anggaran Pemkab Trenggalek pada tahun ini semakin berat akibat kewajiban pembayaran utang dan pemotongan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Total tanggungan daerah kini lebih dari Rp 100 miliar.
Tanggungan pemkab Trenggalek pada Tahun 2025 ini terdiri dari cicilan utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 67 miliar dan pemotongan anggaran dari pusat sebesar Rp 54 miliar.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengungkapkan bahwa kondisi ini memaksa pemerintah daerah mengambil langkah-langkah efisiensi yang signifikan untuk menjaga kestabilan keuangan daerah. Khusunya menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Salah satu langkahnya adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50%, termasuk pengurangan honorarium dinas, biaya lembur, konsumsi rapat, serta biaya operasional lainnya,” ujar Mugianto.
Selain itu, jumlah panitia dalam berbagai kegiatan, baik panitia lelang maupun panitia teknis lainnya, juga akan dikurangi untuk menekan biaya pengeluaran yang tidak mendesak. Efisiensi ini dilakukan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai strategi untuk menghemat anggaran.
“Tadi kami sudah berdiskusi dan memberi beberapa masukan agar pemangkasan dilakukan secara tepat sasaran,” lanjutnya.
Menurut Mugianto, dengan beban anggaran yang mencapai lebih dari Rp 100 miliar ini, pemerintah daerah harus lebih cermat dalam mengelola keuangan. Artinya, pemerintah daerah harus mencari solusi untuk menutup kebutuhan anggaran yang besar ini. DPRD Trenggalek akan terus mengawal kebijakan efisiensi ini agar tetap berjalan seimbang, sehingga pelayanan publik tetap optimal meski ada keterbatasan anggaran.
“Jika tidak dikelola dengan baik, tentu akan berdampak pada program pembangunan dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.(CIA)
