TRENGGALEK, bioztv.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek menggelar rapat paripurna untuk membahas dan menyetujui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Rapat ini diadakan untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dapat dimaksimalkan guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Trenggalek.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyatakan bahwa perubahan APBD Trenggalek Tahun 2024 tahun ini dilakukan lebih cepat daru biasanya. Alasannya, karena pada akhir bulan agustus ini ada proses transisi keanggotaan DPRD Trenggalek. Dihataokan evaluasi dari Gubernur juga segera turun.
“Alhamdulillah, karena masa transisi, jadi kita percepat. Semoga sebelum tanggal 25 Agustus, evaluasi dari Gubernur terhadap ranperda APBD Perubahan ini sudah bisa keluar, sehingga nanti APBD kita tidak ada kendala,” ujarnya.
Doding menjelaskan bahwa fokus perubahan APBD ini adalah untuk memaksimalkan anggaran dengan adanya penambahan pendapatan sekitar Rp 8 miliar. Selain itu, belanja juga naik sekitar Rp 53 miliar, yang menyebabkan defisit sekitar Rp 109 miliar.
“Defisit ini akan kita tutup dengan pembiayaan netto, termasuk sisa lebih anggaran (SILPA) tahun 2023. Jadi, APBD Trenggalek belanjanya sekitar Rp 2 triliun lebih,” jelasnya.
Penekanan dalam perubahan APBD ini adalah pada belanja infrastruktur. Karena saat ini masih banyak jalan yang kondisinya rusak. Artinya, keluhan dari masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak juga mrnjadi atensi pemerintah daerah.
“Kegiatan yang emergency itulah yang kita fokuskan. Kondisi infrastruktur kita saat ini kemantapannya masih 76%, jadi masih banyak yang perlu diperbaiki,” tambah Doding.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, alias Mas Ipin menekankan pentingnya perubahan APBD ini. Terlebih pada bulan ini akan ada pergantian keanggotaan DPRD Trenggalek.
“Bulan Agustus ini akan ada pergantian keanggotaan dan pelantikan DPRD yang baru maupun yang melanjutkan. Jika ada pembahasan yang terpotong bisa menghambat pembangunan yang menjadi hak masyarakat,” ujar Bupati.
Mas Ipin juga menambahkan bahwa perubahan APBD ini menunjukkan kedewasaan dari para wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Trenggalek. Pelaksanaan perubahan APBD ini menekakan kecepatan pelaksanaan dan memperkecil SILPA. Alasannya, pelaksanaan pada akhir tahun ini cukup berat karena waktu yang singkat.
“Fokus kita tetap pada upaya ketersediaan pangan, pengendalian inflasi, dan penanganan infrastruktur,” pungkas Bupati.
Dengan perubahan APBD ini, Mas Ipin berharap Kabupaten Trenggalek dapat mengatasi berbagai tantangan pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.(CIA)
Views: 1
