TRENGGALEK, bioztv.id – Alokasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) sesuai perpres 104 dinilai berlebihan. Asosiasi Kepala Desa (AKD) dan Persatuan Perangkat desa indonesia (PPDI) Trenggalek, sebut hal ini justru berpotensi meningkatkan angka kemiskinan secara nasional. Sementara itu pembangunan fisik justru akan terhambat.
Mengacu keterangan Ketua AKD Trenggalek, Pengalokasian BLT-DD sebesar minimal 40 % akan menyulitkan Pemerintah Desa mencari objek keluarga penerima manfaat (KPM). Terlebih, jika KPM tidak boleh ganda dengan program kemiskinan yang lainnya. Selain itu, penentuan sasaran KPM dengan sosial ekonomi hampir sama juga kan menjadikan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibenturkan dengan masyarakat.
Lebih lanjut Ketua AKD Trenggalek, Puryono menyampaikan, dengan adanya ketentuan BLT-DD sebesar 40% ini otomastis akan meningkatkan grafik kemiskinan secara Nasional. Pasalnya, asumsi dari BLT DD adalah menaikkan jumlah angka kemiskinan disetiap desa. Hal ini dinilai justru berbahaya dan harus ditolak.
Puryono juga menegaskan, pihaknya tidak menolak alokasi penggunaan dana desa untuk BLT. Namun, porsinya harus disesuaikan. Yaitu tidak perlu ada batas minijmalnya. Dalam hal ini, AKD dan PPDI Trenggalek berharap, agar pemerintah pusat memberi kewenangan terhadap pemerintah desa untuk menentukan porsi penggunaan dana desa untuk BLT sesuai kondisi wilayah masing masing.
Views: 1
