TRENGGALEK, bioztv.id – Pemkab Trenggalek memperluas inventarisasi kawasan karst untuk melindungi cadangan air bawah tanah. Langkah ini dilakukan bersama Badan Geologi Kementerian ESDM.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Trenggalek bersama tim Badan Geologi memverifikasi ulang Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).
Sekretaris DLH Trenggalek, Ariyoga Widyasetyo Wahono mengatakan, hasil verifikasi sementara per 11 November 2026 menunjukkan potensi kawasan karst mencapai sekitar 18.000 hektare.
“Angka tersebut melonjak dibandingkan data 2020 yang mencatat luas kawasan karst sekitar 6.433 hektare,” ujarnya.
Verifikasi Lapangan dan Masukan Warga
Ariyoga juga menyampaikan, Inventarisasi berlangsung sejak 2 hingga 15 November 2026. Pemerintah ingin mengidentifikasi sebaran sekaligus fungsi ekologis kawasan karst secara menyeluruh.
Karst bukan sekadar hamparan batu gamping. Kawasan ini memiliki peran penting dalam menjaga siklus hidrologi dan ketersediaan air bawah tanah.
“Karst memiliki fungsi yang sangat penting, terutama dalam sistem tata air, penyimpanan dan aliran air bawah tanah, keberadaan mata air, serta ekosistem yang ada di dalamnya,” ujar Ariyoga
DLH juga menghimpun masukan dari Aliansi Rakyat Trenggalek. Warga melaporkan sejumlah temuan gua dan telaga yang belum masuk dalam data sebelumnya.
Temuan di Formasi Arjosari dan Oyo kini menjadi bagian dari proses verifikasi. Tim memeriksa koordinat setiap lokasi untuk memastikan ketepatan data lapangan.
Percepat Perda dan Cermati Aktivitas Tambang
Pemkab akan menggunakan hasil inventarisasi sebagai dasar pengusulan penetapan KBAK kepada pemerintah pusat.
DLH juga mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Karst. Regulasi tersebut akan diselaraskan dengan kebijakan tata ruang daerah.
Pengaturan kawasan resapan air dan pengendalian alih fungsi lahan menjadi perhatian utama. Pemkab ingin memastikan pemanfaatan ruang tidak mengabaikan fungsi ekologis karst.
DLH juga meminta pemerintah mencermati aktivitas pertambangan di kawasan yang berpotensi karst. Setiap keputusan pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan hasil kajian ilmiah.
“Prinsipnya bukan untuk menghambat investasi atau kegiatan ekonomi yang berjalan sesuai ketentuan. Namun, sebelum ada keputusan lebih lanjut mengenai pemanfaatan wilayah yang berpotensi karst, penting untuk melihat terlebih dahulu kondisi dan fungsi ekologisnya berdasarkan kajian ilmiah,” tegasnya.
Kembangkan Jasa Lingkungan dan Konservasi
Selain melindungi fungsi ekologis, Pemkab Trenggalek juga melihat peluang ekonomi non-ekstraktif dari kawasan karst.
Ekowisata dan geowisata menjadi sejumlah potensi yang dapat dikembangkan. Pemerintah juga menyiapkan skema pembayaran jasa lingkungan bagi masyarakat yang berperan menjaga kelestarian kawasan.
Melalui pendekatan tersebut, warga diharapkan tidak hanya tinggal di kawasan konservasi. Mereka juga dapat terlibat langsung dalam menjaga sumber daya alam.
“Ke depan, kita ingin masyarakat yang tinggal di kawasan karst tidak hanya menjadi bagian dari kawasan yang dilindungi, tetapi juga menjadi bagian dari penjaganya,” tambah Ariyoya.
Pemkab menegaskan bahwa perlindungan karst tidak bertujuan menghentikan pembangunan daerah. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuannya bukan menghentikan pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berjalan tanpa merusak fungsi ekologis yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat,” pungkasnya.(CIA)
Views: 9
