TRENGGALEK, bioztv.id — Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggema kuat di Kabupaten Trenggalek. Lebih dari 3.000 warga yang tergabung dalam Paguyuban Mitra MBG Trenggalek menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Trenggalek, Senin (22/6/2026). Mereka kompak menuntut pemerintah melanjutkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Para petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, pekerja dapur MBG, dan relawan memadati lokasi aksi. Mereka menilai Program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
Sebelum turun ke jalan, panitia aksi lebih dulu mengirim surat pemberitahuan kepada Polres Trenggalek. Dalam surat itu, Paguyuban Mitra MBG menjelaskan bahwa program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat kecil sekaligus menciptakan rantai ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal.
Ketua Paguyuban Mitra MBG Kabupaten Trenggalek, Imam Waldi, menegaskan bahwa mereka tidak sekadar meminta pemerintah mempertahankan program tersebut, tetapi juga memperbaiki kualitas pelaksanaannya.
“Kami menggelar aksi ini demi mendukung program strategis Pak Prabowo. Sebab, kami merasakan langsung betapa baik dan bermanfaatnya program ini bagi banyak lapisan masyarakat,” ujar Imam Waldi di sela-sela aksi.
Sampaikan Tiga Tuntutan Demi Masa Depan MBG
Imam menjelaskan bahwa massa aksi membawa tiga tuntutan utama untuk diserahkan kepada DPRD Trenggalek.
- Pertama, mereka mendesak pemerintah melanjutkan Program MBG sambil terus melakukan evaluasi menyeluruh guna meningkatkan kualitas layanan.
- Kedua, mereka meminta aparat penegak hukum membersihkan program tersebut dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta menindak tegas siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
- Ketiga, mereka meminta pemerintah memperluas keterlibatan UMKM lokal, petani, peternak, dan nelayan dalam rantai pasok logistik MBG agar masyarakat daerah merasakan langsung manfaat ekonomi program tersebut.
Imam menambahkan bahwa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, kebutuhan bahan baku dapur yang tinggi juga menciptakan pasar yang stabil bagi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal.
“Massa yang turun ke jalan hari ini bukan cuma para pengelola SPPG. Di samping saya ada petani, peternak, nelayan, dan berbagai elemen masyarakat yang ekonominya bergerak aktif berkat adanya program MBG,” tegasnya.
DPRD Trenggalek Siap Kawal Aspirasi Warga
Jajaran DPRD Trenggalek langsung menyambut aspirasi ribuan warga tersebut. Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, bersama pimpinan dan anggota dewan lainnya menemui langsung perwakilan massa aksi di halaman gedung DPRD.
Doding menilai warga sudah menempuh langkah yang tepat dengan menyalurkan aspirasi melalui lembaga legislatif. Menurutnya, DPRD memiliki fungsi pengawasan sekaligus kewajiban menjembatani kepentingan masyarakat kepada pemerintah pusat.
“Hari ini kami menerima kedatangan Paguyuban Mitra MBG. Karena mereka adalah mitra, maka di sini berkumpul petani, pelaku UMKM, rekan-rekan pekerja dapur, relawan, dan sebagainya. Kami mencatat ada tiga tuntutan utama yang mereka ajukan,” ujar Doding.
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan seluruh fraksi di DPRD Trenggalek sepakat mendukung substansi tuntutan masyarakat. Ia menilai pemerintah harus melanjutkan program nasional tersebut sembari memperbaiki sistem pelaksanaannya.
“Rekan-rekan mitra di lapangan juga sepakat untuk mengevaluasi diri agar kinerja mereka lebih baik lagi. Kemudian, isu praktik korupsi yang mencuat belakangan ini memang membuat teman-teman di bawah resah. Harapannya, pemerintah segera menghapus praktik kotor tersebut,” tegas Doding.
Doding juga menekankan pentingnya penggunaan produk lokal dalam penyusunan menu harian MBG. Menurutnya, dapur MBG akan menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar jika memprioritaskan hasil produksi petani dan pelaku usaha daerah.
“Karena ini murni aspirasi masyarakat kita dan melibatkan sekitar 3.000 orang, kami akan menampung seluruh poin tuntutan ini. Kami siap menindaklanjutinya dan meneruskannya langsung kepada pemerintah pusat,” janjinya.
Mahasiswa Soroti Tata Kelola dan Pengawasan MBG
Pada hari yang sama, DPRD Trenggalek juga menggelar audiensi dengan kelompok mahasiswa yang mengkritisi tata kelola Program MBG di Trenggalek.
Forum tersebut mempertemukan perwakilan PMII, Satgas MBG, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam diskusi itu, mahasiswa menyusun sejumlah rekomendasi, terutama terkait penguatan fungsi pengawasan dan evaluasi berkala terhadap dapur-dapur MBG yang beroperasi di Trenggalek.
Doding sepakat bahwa Satgas MBG harus lebih sering turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan sekaligus menerbitkan laporan penilaian yang objektif terhadap pelaksanaan program.
Selain itu, DPRD juga menyoroti belum tersedianya kantor representatif bagi koordinator wilayah BGN di Trenggalek. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat yang ingin menyampaikan aduan atau mencari informasi resmi mengenai program MBG.
“Mengenai fasilitas kantor untuk BGN, kami akan segera mengupayakannya dalam waktu dekat. Tujuannya agar masyarakat bisa mengakses informasi seputar MBG ini dengan lebih mudah dan jelas,” pungkas Doding.(CIA)
Views: 9
