TRENGGALEK, bioztv.id – Rentetan keluhan mengenai kerusakan jalan pedesaan, ketidakpastian jadwal Pilkades, hingga sengkarut irigasi pertanian mencuat dalam agenda “Hari Fraksi” ke-5 DPC PKB Trenggalek. Agenda serap aspirasi bertajuk “Jumat Rakyat Dekat Tanpa Sekat” itu sukses menarik perhatian dan antusiasme warga.
DPC PKB Trenggalek membuka ruang dialog langsung bagi masyarakat. Warga pun leluasa menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi kepada para wakil rakyat di parlemen.
Ketua DPC PKB Trenggalek, Sukarodin, mengungkapkan bahwa mayoritas warga masih mengeluhkan buruknya kondisi infrastruktur jalan lingkungan di wilayah pedesaan, khususnya Kecamatan Pule dan Kecamatan Panggul.
“Aspirasi yang paling banyak mengalir dari warga hari ini adalah soal infrastruktur jalan pedesaan. Kami mengakui wilayah Pule dan Panggul memang masih membutuhkan perhatian ekstra dari pemerintah,” ungkap Sukarodin usai memimpin forum.
Sukarodin menjelaskan, sebagian besar ruas jalan yang warga keluhkan berstatus jalan lingkungan desa. Karena itu, pemerintah tidak bisa langsung memperbaikinya menggunakan APBD induk, melainkan harus memakai skema intervensi khusus.
“Karena statusnya masuk jalan lingkungan, maka nanti kami akan mengawal mekanismenya melalui penyaluran dana hibah desa atau alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) langsung ke desa terkait,” jelasnya.
Warga Kejar Kepastian Jadwal Pilkades Serentak 2027
Selain infrastruktur, warga juga terus mempertanyakan kepastian tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Trenggalek.
Menjawab hal itu, Sukarodin memastikan DPRD bersama pemerintah daerah tengah mempercepat penyusunan regulasi pendukung sebelum membuka tahapan resmi kepada publik.
“Pemerintah daerah menjadwalkan pelaksanaan Pilkades serentak ini sekitar Februari 2027. Saat ini tim sedang menyerahkan draf perda ke DPRD untuk pembahasan, dan drafnya sebenarnya sudah siap,” tegasnya.
Warga juga menyoroti rumor adanya pembatasan penyampaian visi dan misi bagi calon kepala desa dalam draf regulasi baru tersebut. Namun, Sukarodin meminta masyarakat menunggu hasil pembahasan pansus.
“Karena pembahasan perdanya belum selesai, nanti kami akan mencermati bersama apakah tim perumus memasukkan klausul pengaturan visi-misi tersebut atau tidak,” ujarnya.
PKB Prioritaskan Pembenahan Irigasi Pertanian
Dalam forum itu, warga juga mendesak pemerintah segera memperbaiki saluran irigasi pertanian. Para petani menilai sektor pertanian tidak akan berkembang maksimal tanpa dukungan infrastruktur pengairan yang memadai.
Menanggapi aspirasi tersebut, Fraksi PKB Trenggalek menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan irigasi sebagai program strategis daerah. Langkah itu dinilai sejalan dengan target swasembada pangan nasional dari pemerintah pusat.
“Karena pemerintah pusat sedang menggenjot program swasembada pangan, maka pemerintah kabupaten wajib menjadikan irigasi pertanian sebagai program unggulan daerah,” tegas Sukarodin.
Ia bahkan menilai pembenahan jaringan irigasi di Trenggalek sebagai kebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan pemerintah daerah.
“Bagi Fraksi PKB, mengawal urusan irigasi pertanian ini hukumnya wajib dan harus beres tanpa tapi,” tandasnya.
Hari Fraksi Jadi Jalur Cepat Penyampaian Aspirasi
DPC PKB Trenggalek sengaja menghadirkan program “Hari Fraksi” sebagai forum rutin untuk memangkas rantai birokrasi yang selama ini terasa kaku. Lewat forum ini, partai dapat menyerap persoalan warga secara langsung, cepat, dan terbuka.
“Melalui forum ini, warga bebas menyampaikan apa saja, mulai dari pembangunan desa, persoalan pertanian, kualitas layanan publik, hingga kritik terhadap kebijakan daerah,” pungkas Sukarodin.
PKB Trenggalek berharap pola komunikasi langsung seperti ini mampu mempercepat penyelesaian masalah di lapangan sekaligus mempererat hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat di parlemen.(CIA)
Views: 13
