TRENGGALEK, bioztv.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mulai menguliti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dengan pendekatan yang lebih berani. Panitia Khusus (Pansus) tidak hanya memeriksa deretan angka administratif, tetapi juga menargetkan pembuktian dampak nyata setiap program pemerintah di lapangan.
Ketua Pansus LKPJ, Sukarodin, menegaskan bahwa pembahasan awal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi pintu masuk utama untuk menguji kualitas kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
“Kami mulai dengan mendengarkan penjelasan LKPJ yang telah disampaikan. Namun ke depan, kami tidak lagi fokus pada angka semata, melainkan pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat,” ujar Sukarodin, Senin (6/4/2026).
Rotasi Pejabat Bukan Alasan Hindari Tanggung Jawab
Dalam sesi pembahasan tersebut, Sukarodin menyoroti rotasi pejabat yang baru-baru ini terjadi di lingkungan Pemkab Trenggalek. Ia menegaskan bahwa pergantian jabatan sama sekali tidak boleh menjadi alasan bagi kepala dinas atau pejabat terkait untuk lepas tangan atau mengaku tidak tahu data.
“Tidak ada alasan baru menjabat dua atau tiga minggu. Semua pejabat harus memahami data yang mereka sajikan dan mempertanggungjawabkannya secara jelas,” tegasnya.
Menurutnya, setiap pejabat wajib menguasai detail program, realisasi anggaran, hingga capaian kinerja yang sudah berjalan di instansi masing-masing.
Ubah Pola Evaluasi: Utamakan Outcome
Pansus LKPJ tahun ini membawa semangat perubahan dengan menitikberatkan pada outcome atau hasil akhir. Dewan ingin memastikan setiap rupiah APBD tidak hanya terserap, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
“Yang terpenting bukan sekadar angka serapan, tapi bagaimana hasilnya di tengah masyarakat. Itulah yang akan kami cermati lebih dalam,” jelas Sukarodin.
Ia menilai langkah ini penting sebagai fungsi kontrol agar program pemerintah tidak terjebak pada formalitas tahunan.
Soroti Kemampuan Fiskal dan Efisiensi WFH
Selain mengevaluasi program yang sudah berjalan, Pansus juga menelaah kemampuan keuangan daerah untuk periode mendatang. Langkah ini merespons berbagai kebijakan nasional yang berpotensi memengaruhi struktur anggaran daerah.
Salah satu isu yang mencuat adalah wacana efisiensi anggaran melalui skema Work From Home (WFH). Meski demikian, Sukarodin menyebut pihaknya masih mengkaji kebijakan tersebut secara mendalam.
“Kami masih menghitung skema WFH ini, apakah benar-benar bisa memberikan efisiensi signifikan, misalnya dari sisi penghematan listrik, air, hingga penggunaan bahan bakar,” tambahnya.
Fokus Utama Tetap pada Realisasi APBD 2025
Meski berbagai isu baru bermunculan, Pansus memastikan mereka tetap fokus pada evaluasi pelaksanaan APBD 2025. Mereka ingin melihat sejauh mana pemerintah daerah menjalankan program prioritas serta mencapai target yang telah ditetapkan.
Dengan pendekatan yang lebih tajam dan berbasis hasil, DPRD Trenggalek berharap pembahasan LKPJ ini menjadi alat kontrol efektif untuk mendorong kualitas pembangunan daerah yang lebih baik ke depan.(CIA)
Views: 35
