TRENGGALEK, bioztv.id – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Trenggalek kini dihadapkan pada dilema baru dalam pengelolaan anggaran. Setelah melakukan efisiensi selama beberapa tahun terakhir, kini mereka harus kembali memangkas belanja daerah menyusul instruksi efisiensi dari pemerintah pusat. Situasi ini membuat sejumlah OPD kelabakan mencari celah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, mengungkapkan bahwa efisiensi kali ini akan difokuskan untuk membiayai sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta sanitasi. Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan pengendalian inflasi, stabilitas harga kebutuhan pokok, penyediaan cadangan pangan, serta program-program darurat lainnya.
“Yang utama adalah memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Jadi, dana hibah bagi masyarakat miskin tidak akan terkurangi satu sen pun,” ujar Mugianto.
Beberara kegiatan yang Justru yang akan dipangkas adalah belanja-belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
“Seperti kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, seminar, forum diskusi, serta perjalanan dinas yang dikurangi hingga 50 persen,” jelas Mugianto.
Namun, menurutnya, OPD di Trenggalek kini menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi ini. Pasalnya, instruksi presiden ini datang di saat OPD di Trenggalek baru saja menyesuaikan diri dengan pemangkasan anggaran sebelumnya.
“Sebelum ada instruksi presiden, kami sudah berkali-kali menyampaikan agar OPD mengurangi belanja yang tidak produktif, seperti makan minum dan kegiatan seremonial. Sekarang ada instruksi lagi, jadi wajar jika OPD kelabakan,” lanjutnya.
DPRD menilai bahwa, efisiensi dengan sekadar memangkas anggaran perjalanan dinas dan konsumsi rapat saja tidak cukup. Dibutuhkan strategi baru yang lebih efektif. Salah satu usulan konkret adalah pengurangan jumlah Panitia Pelaksana Kegiatan (PPK) dalam setiap proyek pemerintah.
“Kalau dalam satu kegiatan cukup dua orang PPK, kenapa harus ada lima?, Dengan mengurangi jumlah personel otomatis memangkas biaya honorarium, sehingga anggaran bisa dialihkan ke sektor yang lebih mendesak,” tegas Mugianto.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi ini hanya menyentuh anggaran operasional kantor, bukan layanan publik. Hasil efisiensi ini justru akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan bantuan bagi warga miskin.
“Jadi, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan dampaknya terhadap pelayanan dasar,” tandasnya.(CIA)
Views: 6
