TRENGGALEK, bioztv,id – Kembali gruduk balai desa, Forum peduli Bogoran kecewa penanganan dugaan perangkat desa hamil diluar nikah. Pasalnya, penanganan yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Bogoran dinilai hanya mengacu regulasi peraturan tanpa mengedepankan norma dan etika masyarakat desa. Sehingga belum ada kepastian terkait kasus ini.
Mengacu keterangan Ketua Forum peduli Bogoran, salah satu tujuan kedatangan di balai Desa Bogoran ini untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan perangkat desa hamil diluar nikah. Pasalnya, setelah 2 minggu pasca aksi yang pertama, Kepala Desa Bogoran tidak memberikan informasi perkembangan penanganan. Sesuai tuntutan awal, Forum Peduli Bogoran meminta Kepala Desa memecat oknum perangkat desa yang diduga hamil diluar nikah. Jika kepala desa tidak bisa menangani perkara ini, warga mmeinta agar Kepala Desa mengundrkan dirid ari jabatannya.
Lebih lanjut Ketua Forum Peduli Bogoran, Nur Salim menyampaikan, hasil aksi kali ini, intinya jawaban yang disampaikan Kepala Desa justru membuat Forum Peduli Bogoran kecewa. Karena jawaban yang disampaikan Kepala Desa terkesan mbulet dengan alibi regulasi dan peraturan. Seharusnya penanganan perkara ini lebih mengedepankan norma dan etika yang ada didesa. Namun kepala desa terekesan berlindung dibalik tafsir peraturan. Diantaranya masih menunggu keputusan dari dinas PMD dan Inspektorat.
Nur Salim juga menambahkan, apapun keputusan dari dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) ataupun Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Forum Peduli Bogoran tetap meminta agar oknum perangkat desa yang diduga hamil diluar nikah dipecat atau tidak lagi menjadi perangkat desa di Bogoran. Karena keberadaannya dinilai sudah mencoreng marwah nama baik Desa Bogoran.
Views: 152
