TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek memisahkan urusan kepemudaan dan olahraga dari Dinas Pendidikan dan membuka babak baru bagi dunia pendidikan di Bumi Menak Sopal. Melalui restrukturisasi ini, pemerintah memberi mandat tegas kepada Dinas Pendidikan untuk memusatkan seluruh energi pada peningkatan mutu sekolah dan penuntasan krisis tenaga pendidik.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan bahwa perubahan struktur organisasi harus langsung berdampak pada peningkatan kinerja. Ia menilai pemisahan urusan olahraga dan pemuda membuat dinas lebih leluasa dan fokus memetakan persoalan pendidikan.
“Sekarang urusan pemuda dan olahraga sudah berpisah. Artinya, Dinas Pendidikan bisa lebih konsentrasi penuh memikirkan jalannya pendidikan. Beban mereka berkurang, jadi fokusnya sekarang murni urusan sekolah,” ungkap Sukarodin.
DPRD Desak Anggaran Sesuai Kebutuhan Riil
Komisi IV DPRD Trenggalek menegaskan bahwa restrukturisasi tidak boleh berhenti pada perubahan nomenklatur. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan dukungan anggaran melalui APBD dengan kebutuhan nyata di lapangan.
“Kami berharap anggaran tetap mengikuti kebutuhan riil di lapangan. Jika kebutuhan anggaran terpenuhi, kualitas pendidikan di Trenggalek otomatis akan merangkak naik,” tegasnya.
DPRD meminta Dinas Pendidikan memprioritaskan manajemen tenaga pendidik, perbaikan sarana prasarana, serta peningkatan mutu pembelajaran dalam postur anggaran baru.
Defisit 1.000 Guru & Ancaman Pensiun Massal
Komisi IV DPRD juga menyoroti krisis tenaga pengajar yang semakin mendesak. Saat ini, Kabupaten Trenggalek masih kekurangan lebih dari 1.000 guru untuk jenjang SD hingga SMP.
Dalam dua tahun ke depan, situasi berpotensi semakin berat karena sekitar 500 lebih ASN guru akan memasuki masa pensiun pada 2026 dan 2027. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis, angka defisit guru bisa melonjak drastis.
“Angka kekurangan 1.000 guru itu belum termasuk mereka yang pensiun di 2026 dan 2027. Jadi, angka defisit ini bisa membengkak drastis jika kita tidak segera mencari solusi permanen,” kata Sukarodin mengingatkan.
Kondisi ini dapat mengganggu rasio ideal guru dan siswa serta berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran di ruang kelas.
Momentum Perbaiki Kualitas Pendidikan
Sukarodin meminta Dinas Pendidikan memanfaatkan momentum restrukturisasi ini untuk menyusun strategi jangka panjang. Ia mendorong dinas melakukan pemetaan kebutuhan guru secara akurat, mengusulkan formasi ASN lebih masif, serta mengoptimalkan peran tenaga non-ASN.
DPRD tidak ingin pemerintah menerapkan kebijakan tambal sulam dalam menangani persoalan pendidikan di Trenggalek.
“Ini adalah momentum pembenahan. Dengan fokus yang jelas dan dukungan anggaran yang tepat, kami optimistis pendidikan di Trenggalek akan melompat lebih maju,” pungkasnya.
Melalui langkah konkret dan kebijakan terarah, pemerintah daerah diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan yang kian kompleks serta menjamin masa depan generasi muda Trenggalek melalui layanan sekolah yang lebih berkualitas.(CIA)
Views: 33
