JAKARTA, bioztv.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin pertemuan strategis dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, (7/1). Pertemuan ini membahas komitmen pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan berbasis digital.
Anggota DEN, Mari Elka Pangestu, menekankan pentingnya program digitalisasi sebagai kunci untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak sekaligus mengurangi penghindaran pajak. Ia menjelaskan, langkah ini bukan hanya soal perubahan kebijakan, tetapi juga menyasar penguatan infrastruktur administrasi yang modern.
“Digitalisasi adalah fondasi utama. Sistem coretax, misalnya, telah dirancang untuk memungkinkan wajib pajak melakukan pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak secara elektronik. Fokus kita saat ini adalah memperbaiki sistem agar lebih akurat dan mudah diakses,” ujar Mari kepada media usai pertemuan.
Melalui sistem coretax ini, pemerintah mulai mengintegrasikan data wajib pajak dengan digital ID dan teknologi data exchange. Hal ini, menurut Mari, akan memperkuat profil wajib pajak sehingga proses pengumpulan pajak menjadi lebih transparan dan akurat.
Presiden Prabowo Setujui Komite Percepatan Transformasi Digital
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang bertugas mengawal implementasi tiga elemen penting digitalisasi, yaitu digital ID, digital payment, dan data exchange.
“Presiden mendukung penuh langkah ini karena digitalisasi bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional,” tambah Mari.
MenPANRB Soroti Infrastruktur Digital Publik
Sementara itu, MenPANRB Rini Widyantini menyoroti kesiapan kementerian dan lembaga dalam mendukung transformasi digital, khususnya terkait infrastruktur publik digital atau Digital Public Infrastructure (DPI). Menurutnya, DPI menjadi elemen penting untuk mendukung kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.
“Kami sedang mempersiapkan integrasi infrastruktur digital publik yang akan mendukung berbagai sektor, termasuk pelayanan administrasi publik dan perpajakan. Dengan fondasi yang kuat, kami optimistis transformasi digital ini akan mendorong efisiensi di berbagai lini pemerintahan,” ungkap Rini.
Rini juga berharap program ini tidak hanya mendukung reformasi sistem perpajakan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. “Transformasi digital adalah fondasi bagi pemerintahan modern. Semoga langkah ini dapat menjadi titik awal bagi kebijakan-kebijakan berbasis data yang lebih baik,” pungkasnya.
Digitalisasi Sebagai Masa Depan Reformasi Perpajakan
Transformasi digital yang didorong oleh pemerintah ini tidak hanya difokuskan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih inklusif dan efisien. Dukungan dari DEN dan kementerian terkait diharapkan dapat mempercepat langkah Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi.
Dengan dukungan penuh Presiden Prabowo, langkah besar menuju digitalisasi sistem nasional ini menjadi harapan baru untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia.(DAN)
Views: 1
