TRENGGALEK, bioztv.id – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Trenggalek kembali menuai sorotan. DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Panitia Khusus (Pansus) menemukan banyak data penting yang belum tersaji secara lengkap dalam dokumen tersebut.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan kekurangan data ini menjadi catatan serius karena seluruh daerah di Indonesia membahas LKPJ secara serentak setiap akhir Maret hingga April.
“Kami sudah meminta pimpinan OPD untuk segera melengkapi hal ini. Data yang belum lengkap sangat dibutuhkan dalam pembahasan LKPJ, bukan hanya di daerah tetapi juga menjadi perhatian nasional,” ujarnya.
Data Krusial Belum Tersaji
Sukarodin mengungkapkan, kekurangan paling mencolok muncul pada Bab II LKPJ yang belum memuat detail penggeseran anggaran sebelum perubahan APBD (PAK).
Menurutnya, informasi tersebut sangat penting untuk menunjukkan arah kebijakan keuangan daerah.
“Penggeseran anggaran itu harus jelas. Dari kegiatan apa, dialihkan ke mana, berubah menjadi berapa, dan digunakan untuk apa. Dokumen ini belum menyajikannya, sehingga kami menghentikan sementara pembahasannya,” tegasnya.
Pansus pun menghentikan pembahasan sementara hingga pihak terkait melengkapi data tersebut.
Ketergantungan Data dari BPS
Selain itu, sejumlah indikator kinerja belum bisa ditampilkan karena pemerintah masih menunggu rilis resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sukarodin menekankan bahwa pemerintah harus menggunakan data resmi dari BPS sebagai rujukan yang sah.
“Aturannya jelas, kami harus menggunakan data dari BPS. Karena belum dirilis, kami mengembalikan bagian ini agar ke depan tidak terulang lagi,” jelasnya.
Capaian Kinerja Masih Beragam
Dalam evaluasi sementara, Pansus menemukan capaian program pemerintah daerah masih bervariasi. Beberapa indikator mendekati target, sementara lainnya belum tercapai.
Beberapa catatan di antaranya:
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hampir mencapai target, sekitar 99 persen
- Tingkat kesejahteraan masyarakat masih di kisaran 93,5 persen
- Indeks Gini berada di angka sekitar 97 persen
- Indikator pembangunan gender belum bisa diukur karena data belum tersedia
“Untuk indikator yang sudah tercapai, kami akan mengecek kebenarannya. Sementara yang belum tercapai akan kami telusuri penyebabnya, apakah karena anggaran atau faktor lain,” kata Sukarodin.
LKPJ Jadi Dasar Kebijakan ke Depan
Sukarodin menegaskan, DPRD menjadikan pembahasan LKPJ sebagai dasar evaluasi untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.
“LKPJ ini menjadi pijakan untuk kebijakan tahun berikutnya. Jadi kami harus memastikan datanya akurat agar perencanaan ke depan lebih baik,” tandasnya.(CIA)
Views: 9
