TRENGGALEK, bioztv.id – Komisi IV DPRD Trenggalek membunyikan alarm keras atas dua persoalan besar yang kini mengancam sekolah negeri. Selain menghadapi krisis lebih dari 1.000 tenaga pendidik, pemerintah daerah juga harus mengatasi tren penurunan jumlah siswa di sejumlah Sekolah Dasar (SD).
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menyamaratakan solusi untuk dua persoalan ini. Kekurangan guru menuntut langkah cepat dan konkret, sedangkan penyusutan jumlah murid membutuhkan kajian komprehensif sebelum pemerintah mengambil kebijakan drastis seperti penggabungan (merger) sekolah.
Krisis Guru di Trenggalek Terancam Kian Membengkak
Sukarodin mengungkapkan kondisi kekurangan tenaga pengajar yang semakin mengkhawatirkan. Saat ini, Kabupaten Trenggalek sudah mengalami defisit lebih dari 1.000 guru. Ia memprediksi angka ini akan terus melonjak dalam dua tahun ke depan.
“Defisit 1.000 guru itu belum termasuk ASN yang akan pensiun pada 2026 dan 2027. Dalam dua tahun itu, ada sekitar 500 lebih ASN guru yang purna tugas. Jika tidak ada solusi cepat, kekurangan ini akan semakin membengkak,” tegas Sukarodin.
Kekurangan tersebut berpotensi melumpuhkan proses belajar mengajar, terutama di sekolah yang sudah memiliki rasio guru dan siswa tidak proporsional. Karena itu, Komisi IV mendesak pemerintah daerah segera menyusun strategi pemenuhan formasi, baik melalui rekrutmen ASN baru maupun skema alternatif yang sesuai regulasi.
Sekolah Kurang Murid: Wacana Merger Harus Selektif
Fenomena sekolah negeri yang sepi peminat juga memicu wacana penggabungan sekolah demi efisiensi anggaran. Namun, Sukarodin meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan.
“Terkait kekurangan murid, kami minta dikaji dulu secara menyeluruh. Khusus untuk daerah terpencil yang secara geografis sulit dijangkau, penggabungan sekolah justru bisa menjadi masalah baru,” ujarnya.
Ia mencontohkan SD Negeri 5 Sido Mulyo sebagai sekolah yang tidak bisa sembarangan digabung karena faktor jarak dan akses transportasi. Pemerintah wajib mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial masyarakat sebelum memutuskan merger.
Telusuri Akar Masalah: Dampak KB atau Kualitas Sekolah?
Komisi IV juga mendorong Dinas Pendidikan melakukan riset menyeluruh untuk menemukan akar persoalan turunnya jumlah siswa. Sukarodin mempertanyakan apakah tren ini muncul akibat keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang menurunkan angka kelahiran, atau karena orang tua mulai beralih ke sekolah swasta akibat pertimbangan kualitas.
“Dinas Pendidikan harus memetakan penyebabnya. Apakah karena usia anak sekolah memang berkurang secara demografis karena program KB, ataukah orang tua sekarang lebih memilih sekolah swasta karena faktor kualitas?” jelasnya.
DPRD Minta Solusi Berbasis Data
DPRD menegaskan pentingnya data akurat sebelum pemerintah mengambil kebijakan strategis. Kesalahan diagnosis dapat berdampak panjang terhadap akses pendidikan anak-anak, khususnya di wilayah pelosok Trenggalek.
Menghadapi tantangan ganda ini, pemerintah daerah harus bergerak cepat sekaligus cermat. Komisi IV berharap Dinas Pendidikan segera melakukan pemetaan menyeluruh agar setiap kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran dan solutif.
“Kita ingin solusi berbasis kajian yang matang, bukan sekadar reaksi sesaat terhadap keadaan,” pungkas Sukarodin.(CIA)
Views: 33
