Beranda NEWS Perpres 33 Mulai Diberlakukan Bulan Ini, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Trenggalek Anjlok...

Perpres 33 Mulai Diberlakukan Bulan Ini, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Trenggalek Anjlok 50%

386

TRENGGALEK, bioztv.id – Peraturan presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 mulai diberlakukan sejak awal bulan Januari tahun 2021, anggaran perjalanan dinas DPRD anjlok hingga sekitar 50%. Meski demikian badan musyawarah (Banmus) DPRD Trenggalek mengaku tetap akan jalankan agenda sesuai rencana kerja yang telah ditentukan.

Mengacu keterangan pimpinan rapat Bapemperda DPRD Trenggalek, terkait penerapan Perpres 33 tahun 2020 ini sudah disosialisakan dengan para anggota DPRD Trenggalek, namun dalam rapat tidak banyak komentar ataupun usulan dari para wakil rakyat. Akibat pemberlakuan Perpres 33 tahun 2020 ini, anggaran kegiatan kunjungan dan pengawasan rutin dalam daerah ditetapkan sekitar 150.000 rupiah. Sedangkan untuk kunjungan luar daerah dalam provinsi ditetapkan sekitar 400.000 rupiah. Untuk kunjungan antar Provinsi seperti ke Jawa Tengah, dan Jogja ditetapkan sekitar 450.000 rupiah. Untuk antar provinsi seperti ke Jakarta sekitar 500.000 rupiah. Sedangkan untuk perjalanan antar pulau sekitar 550.000 rupiah. Sehingga misalkan kunjungan ke Papua, maka anggarannya per hari juga tetap 550.000 rupiah.

Lebih lanjut pimpinan rapat Banmus,  Agus Cahyono menyampaikan,  Jika diprosentase, penurunan anggaran perjalanan dinas tersebut mengalami penurunan sekitar 50% dari tahun tahun sebelumnya. Sementara itu terkait pernah adanya protes terhadap Perpres 33 tahun 2020 ini, karena belum pernah dijalankan, maka Perpres ini tetap akan dijalankan pada tahun ini. Jika nantinya akan ada protes lagi ataupun tidak, maka tinggal menunggu perkembangannya kedepan saja.

Perlu diketahui bahwa, standar harga satuan regional yang ditetapkan oleh perpres Nomor 33 tahun 2020 ini meliputi satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan. Standar ini berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan perhitungan pagu indikatif anggaran dan belanja daerah.