TRENGGALEK, bioztv.id — Pemerintah Kabupaten Trenggalek menunda rencana percepatan perbaikan infrastruktur jalan. Hingga pertengahan April 2026, dana pinjaman daerah senilai Rp70 miliar yang diajukan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) belum masuk ke kas daerah.
Padahal, pemerintah telah memasukkan anggaran tersebut ke dalam struktur APBD 2026. Pemerintah berharap dana ini menjadi motor utama pembangunan, terutama untuk membenahi akses menuju destinasi wisata yang kini mengalami lonjakan pengunjung.
Administrasi Siap, Realisasi Masih Macet ?
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Trenggalek, Edi Santoso, mengonfirmasi bahwa pemerintah sudah mencatat anggaran tersebut secara administratif. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah belum bisa mengeksekusi program di lapangan karena dana belum cair.
“Secara mekanisme perencanaan, kami memang sudah memasukkan anggaran ini ke struktur APBD. Namun, dana tersebut belum masuk ke rekening daerah karena masih ada tahapan krusial yang harus kami lalui,” jelas Edi.
Menunggu Tanda Tangan Perjanjian
Edi menjelaskan bahwa proses pinjaman kini memasuki tahap penandatanganan perjanjian kerja sama. Setelah itu, pemerintah daerah masih harus memenuhi syarat efektif sebelum mengajukan pencairan dana.
Tahapan birokrasi ini menjadi kunci. Selama proses ini belum selesai, pemerintah daerah belum bisa menggunakan dana pinjaman untuk menjalankan proyek pembangunan.
Target Cair Mei–Juni 2026
Pemerintah Kabupaten Trenggalek kini berupaya mempercepat proses pencairan. Mereka berharap keterlambatan ini tidak menghambat program prioritas.
“Kami menargetkan dana masuk ke kas daerah pada Mei hingga Juni 2026. Begitu cair, kami akan langsung menggunakannya untuk pembangunan,” tambah Edi.
Jika pencairan sesuai jadwal, dana ini akan mendorong percepatan perbaikan infrastruktur yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.
Fokus pada Jalan dan Akses Wisata
Pemerintah berencana mengalokasikan pinjaman Rp70 miliar ini untuk membiayai proyek strategis, terutama perbaikan jalan dan peningkatan akses menuju kawasan wisata unggulan.
Kebutuhan jalan yang layak semakin mendesak seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan kunjungan wisatawan. Namun, selama dana belum masuk ke kas daerah, pemerintah masih menahan seluruh rencana tersebut di tahap persiapan.(CIA)
Views: 14
