TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten Trenggalek resmi membuka seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengisi dua posisi strategis. Keduanya yakni Kepala Dinas Pertanian dan Pangan serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pendaftaran berlangsung mulai 4 hingga 18 September 2025. Lowongan ini terbuka bagi seluruh PNS se-Jawa Timur.
Pemkab menyambut langkah ini sebagai upaya memperkuat birokrasi. Namun, publik menuntut agar panitia seleksi benar-benar menjalankan proses secara transparan dan bebas dari praktik titipan politik yang kerap membayangi pengisian jabatan eselon II.
Syarat Ketat untuk Peserta
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Trenggalek, Heri Yulianto, menjelaskan bahwa seleksi terbuka ini bisa diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Jawa Timur, bukan hanya lingkup Trenggalek. Panitia mewajibkan peserta berstatus PNS, memiliki minimal pendidikan S1 atau D4, berpangkat sekurangnya III/a, dan berusia maksimal 56 tahun saat pelantikan. Peserta juga harus menunjukkan rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.
Selain itu, peserta harus membawa rekomendasi pejabat pembina kepegawaian, menunjukkan pengalaman jabatan sesuai bidang, serta memiliki penilaian kinerja minimal bernilai baik pada 2023. Panitia melarang peserta yang sedang menjalani hukuman disiplin berat. Peserta juga wajib melaporkan LHKPN atau LHKASN tahun 2024. Heri menambahkan, peserta harus sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.
Tahapan Seleksi dan Posisi yang Masih Kosong
Panitia menggelar seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak pada 5–18 September 2025. Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan pada 19 September. Setelah itu, peserta mengikuti tes kompetensi manajerial pada 23 September, lalu uji makalah dan wawancara teknis pada 24 September. Panitia menargetkan pengumuman hasil akhir seleksi pada 1 Oktober 2025.
Heri juga mengungkapkan bahwa Pemkab Trenggalek masih meninggalkan 10 jabatan JPT Pratama yang kosong. Namun, Pemkab akan mengisinya secara bertahap pada akhir 2025 hingga awal 2026, seiring penyelesaian program APBD dan penataan kelembagaan baru. “Kami akan mengisi jabatan lain melalui rotasi maupun seleksi terbuka kembali. Semua proses tetap berlandaskan mekanisme aturan yang berlaku,” jelasnya.
Publik Minta Pengawasan Ketat
Publik menilai seleksi terbuka bisa menjadi jalan menuju birokrasi profesional, tetapi mereka menuntut panitia mengawasi proses ini secara ketat. Masyarakat khawatir kepentingan politik ikut mengintervensi pengisian jabatan tinggi. Karena itu, publik menekankan pentingnya transparansi penilaian, publikasi hasil, hingga keterlibatan pengawas independen agar pejabat yang terpilih benar-benar kompeten, bukan hasil kompromi.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah memberikan rekomendasi untuk seleksi terbuka ini. Publik berharap proses ini melahirkan pemimpin OPD yang berintegritas, mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat Trenggalek.(CIA)
Views: 256
