TRENGGALEK, bioztv.id – Tekanan ekonomi global dan ketatnya ruang fiskal tak menyurutkan langkah Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, untuk terus menekan angka pengangguran di daerahnya. Mas Ipin, sapaan akrabnya, menegaskan pentingnya strategi full employment atau perluasan kesempatan kerja, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada anggaran daerah.
Mas Ipin meminta dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Komidag), untuk lebih aktif membangun koneksi dan kemitraan dengan sektor industri yang masuk ke Trenggalek. Menurutnya, problem kemiskinan tidak cukup diatasi dengan bansos semata, tetapi harus diputus melalui akses pekerjaan yang layak.
“Kalau kita bicara Dinas Perindustrian dan Komidag, bukan berarti mereka harus bangun industri. Tapi bagaimana bisa memutus rantai kemiskinan?. Arahkan semuanya ke agenda full employment untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,” tegas Mas Ipin.
Identifikasi Industri Baru, Prioritaskan Tenaga Kerja dari Keluarga Miskin
Mas Ipin mencontohkan, sejumlah pabrik baru seperti akan dibangunnya pabrik roti di Kecamatan Tugu dan pabrik rokok baru di Gandusari, bisa menjadi peluang strategis. Pemerintah daerah, kata dia, perlu segera bergerak menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membuka peluang kerja bagi warga miskin penerima bansos yang masih produktif.
“Coba identifikasi pabrik mana yang mau buka. Ajak kerjasama, negosiasi. Misal, 10 persen karyawannya diisi dari keluarga termiskin. Itu langkah konkret. Jangan cuma bansos, tapi arahkan mereka agar bisa masuk ke pabrik atau industri itu,” tambahnya.
Sinergi Data Bansos dan Lapangan Kerja
Mas Ipin juga menyoroti pentingnya pemetaan data warga penerima bantuan sosial yang belum graduasi atau keluar dari kategori miskin. Mereka yang masih produktif dan belum bekerja harus difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal.
“Kalau masih usia sekolah, jangan biarkan putus sekolah. Kalau ada lowongan di sekitar mereka, arahkan masuk ke situ. Jadi hitungannya nanti bukan pengangguran terbuka,” jelasnya.
Anggaran Minim, Strategi Harus Inovatif
Di sisi lain, Mas Ipin juga realistis dengan kondisi fiskal daerah. Dari total pendapatan daerah Rp 370 miliar. Porsi terbesar pendapatan tersebut berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti rumah sakit dan puskesmas. Sehingga sebagian besar pendapatan itu juga harus dikembalikan untuk layanan publik.
“Kita butuh fiskal besar untuk pengentasan kemiskinan. Tapi kalau kita hanya mengandalkan APBD, jelas berat. Makanya, perlu kolaborasi, kemauan, dan inovasi. Salah satunya ya dengan strategi full employment berbasis kemitraan industri,” pungkas Mas Ipin.(CIA)
Views: 50
