JAKARTA, bioztv.id – Presiden Prabowo Subianto panggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, (13/1/2025). Presiden menggelar pertemuan khusus dengan fokus utama memperkuat pemberantasan korupsi dan menindak tegas praktik perizinan ilegal. Selama ini hal hal tersebut dianggap menggerogoti keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menyampaikan pesan tegas terkait pentingnya penegakan hukum untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat.
“Perizinan ilegal adalah salah satu celah terbesar yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Kita tidak akan mentolerir praktik-praktik yang merugikan negara ini,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya.
Presiden juga menginstruksikan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus perizinan ilegal. Menurut Presiden, langkah ini menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Kami ingin seluruh proses perizinan di Indonesia berjalan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan hukum. Tidak boleh ada lagi ruang untuk penyalahgunaan wewenang,” tegasnya.
Jaksa Agung, dalam keterangannya setelah pertemuan, menegaskan kesiapannya untuk menjalankan arahan Presiden. Kejaksaan berkomitmen penuh untuk mendukung visi Presiden dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kami akan memperkuat upaya penegakan hukum, terutama dalam hal perizinan ilegal yang merugikan keuangan negara,” kata Jaksa Agung.
Selain Jaksa Agung, pertemuan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh. Kehadiran para pemimpin lembaga strategis ini menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas institusi dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola perizinan.
Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandan, langkah ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan transparansi transaksi keuangan di sektor publik.
“Kami mendukung penuh inisiatif ini dengan memantau aliran dana yang mencurigakan terkait perizinan ilegal. Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci untuk memberantas korupsi secara menyeluruh,” ujarnya.
Pertemuan ini mencerminkan keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi dan memperbaiki sistem perizinan di Indonesia. Dengan kolaborasi berbagai instansi, diharapkan langkah konkret yang diambil mampu menciptakan dampak positif dalam mempercepat pembangunan nasional.
“Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas satu lembaga, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan arahan dan komitmen yang jelas dari Presiden, kami yakin Indonesia dapat menjadi negara yang lebih bersih dan transparan,” pungkas Yusuf Ateh, Kepala BPKP.(DAN)
Views: 1
