TRENGGALEK, bioztv.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek menghadapi tantangan besar dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah pusat mewajibkan daerah membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada 2027. Sementara itu, belanja pegawai di Trenggalek saat ini masih berada di angka 42 persen.
Selisih 12 persen ini memaksa Pemkab Trenggalek segera menyusun langkah mitigasi, mulai dari strategi moderat hingga opsi paling ekstrem.
Sekretaris Daerah (Sekda) Trenggalek, Edy Soepriyanto, mengungkapkan bahwa tim internal telah memulai pembahasan intensif untuk menyikapi aturan tersebut.
“Belanja pegawai kita saat ini masih 42 persen. Jika tahun 2027 harus turun ke 30 persen, tentu ada konsekuensi besar yang wajib kita siapkan sejak dini,” ujar Edy.
Dari Penyesuaian TPP hingga Efisiensi Ekstrem
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Trenggalek kini memetakan berbagai kemungkinan kebijakan. Mereka memasukkan semua opsi ke dalam kajian, termasuk langkah-langkah yang berdampak langsung pada kesejahteraan aparatur.
Salah satu isu sensitif yang muncul adalah penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun, Edy menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final dan masih menyesuaikannya dengan kondisi fiskal daerah ke depan.
“Kami masih mengkaji apakah akan menghilangkan TPP atau melakukan penyesuaian lain. Kami mensimulasikan semua kemungkinan,” jelas Edy. Ia menambahkan bahwa pemerintah menyusun langkah-langkah ini sebagai bentuk antisipasi karena kebijakan pusat masih terus berkembang.
Dampak Terhadap ASN dan Nasib PPPK
Isu efisiensi ini juga membayangi nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Edy belum dapat memastikan apakah kebijakan penghematan akan berujung pada pengurangan tenaga kerja atau penghentian kontrak.
“Saya belum bisa memastikan sekarang. Namun, kami melihat beberapa daerah lain sudah mulai menghentikan kontrak atau menerapkan skema PPPK paruh waktu,” ungkapnya.
Menurut Edy, setiap daerah memiliki kondisi keuangan yang berbeda. Karena itu, Pemkab Trenggalek akan mengambil keputusan yang paling sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar roda pemerintahan tetap berjalan.
Strategi Mitigasi Jelang Batas Waktu 2027
Dengan sisa waktu kurang dari tiga tahun, Pemkab Trenggalek memanfaatkan setiap peluang untuk menyusun strategi terbaik. Pemerintah memfokuskan langkah pada upaya menjaga stabilitas pemerintahan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Kami menginventarisasi semua opsi, mulai dari skenario terbaik hingga yang paling berat. Kami menghitung semuanya secara cermat,” tegas Edy.
Dilema Antara Kesehatan Fiskal dan Kesejahteraan
Kebijakan pembatasan belanja pegawai ini menghadirkan dilema nyata bagi daerah. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga kesehatan anggaran agar pembangunan infrastruktur dan layanan masyarakat tetap berjalan. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga kesejahteraan ASN serta keberlangsungan tenaga kerja sebagai pilar birokrasi.
Kini, Pemkab Trenggalek berada di persimpangan untuk menyeimbangkan efisiensi anggaran dan keberlangsungan pelayanan. Satu hal yang pasti, perubahan besar dalam pengelolaan APBD Trenggalek sudah semakin dekat.(CIA)
Views: 94
