TRENGGALEK, bioztv.id – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek kini berada di bawah sorotan tajam. Aktivis lokal, Imam Bahrudin, melontarkan kritik keras dan mendesak pemerintah segera mengevaluasi total serta menindak tegas pihak yang lalai mengelola makanan siswa.
Imam menyatakan kekecewaannya terhadap respons Koordinator Wilayah (Korwil) yang ia nilai ambigu dan tidak tegas dalam menangani berbagai temuan di lapangan. “Saya kecewa karena mereka tidak bertindak jelas. Mereka tidak menunjukkan ketegasan dalam menyikapi persoalan yang terus berulang,” cetus Imam.
Temuan Mengerikan: Ada Belatung dalam Makanan Siswa
Isu ini meledak setelah laporan dugaan makanan tidak layak konsumsi muncul di sejumlah sekolah, khususnya di Kecamatan Tugu. Imam menegaskan bahwa temuan tersebut jauh lebih parah dari sekadar makanan basi.
“Kalau cuma basi satu hari, mungkin masih bisa disebut khilaf. Tapi ini sudah ada belatungnya. Artinya, makanan itu sudah lebih dari dua atau tiga hari. Ini persoalan keselamatan yang sangat serius,” tegasnya.
Ia juga membantah alasan pihak Korwil yang menyalahkan penyuplai bahan baku. Menurut Imam, dapur penyedia harus bertanggung jawab penuh karena mereka sudah menyajikan makanan dalam kondisi siap konsumsi.
“Kalau sudah jadi makanan, dapur yang bertanggung jawab, bukan supplier lagi. Ini membuktikan ada masalah besar pada kebersihan dan higienitas proses memasak,” tambahnya.
Desak Satgas MBG Berhenti ‘Main Aman’
Imam mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG Trenggalek untuk mengambil langkah tegas, termasuk menghentikan operasional dapur yang melanggar standar.
“Jika mereka tidak memenuhi SOP, kebersihan, dan standar kesehatan, hentikan sekarang juga! Jangan biarkan terus berjalan,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan sikap Satgas yang belum mengambil tindakan konkret, seperti menutup dapur bermasalah meskipun bukti sudah jelas.
Bandingkan Ketegasan dengan Tulungagung
Imam membandingkan kinerja Satgas Trenggalek dengan daerah lain seperti Tulungagung, yang menurutnya lebih sigap dalam melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan ketat.
“Di daerah lain, Satgasnya berjalan efektif dengan pengawasan yang jelas. Trenggalek harus meniru itu,” katanya.
Ia bahkan mencurigai adanya intervensi pihak tertentu dalam proses administrasi yang seharusnya berjalan transparan.
Sekolah dan Orang Tua Jangan Takut Bicara
Selain mendesak pemerintah, Imam juga mendorong pihak sekolah dan wali murid untuk berani menyuarakan keluhan jika menemukan makanan tidak layak.
“Sekolah harus berani melindungi siswa. Jangan menutup-nutupi masalah. Kalau makanan tidak sesuai, langsung protes. Sekolah harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan anak didik,” tuturnya.
Deadline Evaluasi Satu Bulan: “Ini Soal Kemanusiaan”
Sebagai langkah konkret, Imam memberi batas waktu satu bulan kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk membenahi sistem distribusi MBG. Ia juga meminta dapur bermasalah menghentikan operasional sementara hingga memenuhi standar kesehatan.
“Satu bulan ini evaluasi harus tuntas. Ini bukan sekadar urusan administrasi atau aturan, tapi soal kemanusiaan. Jangan menunggu jatuh korban. Anak-anak kita harus dilindungi!” pungkas Imam.
Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Trenggalek menuai sorotan tajam setelah wali murid menemukan menu dimsum yang diduga tidak layak konsumsi karena berbelatung.
SPPG Pucanganak mengirimkan menu tersebut ke MI Fastabiqul khairat (fasko), Desa Jambu Kecamatan Tugu pada 16 Maret 2026. Temuan ini langsung memicu kekhawatiran publik, terutama karena program ini menyasar anak-anak sekolah. (CIA)
Views: 78
